INFOPERAWAT.COM – Polemik dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh seorang oknum perawat di Puskesmas Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan, menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ismail Akase, akhirnya angkat bicara untuk merespons persoalan ini. Ismail menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar di fasilitas kesehatan milik pemerintah, terlebih kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti BPJS.
“Prinsipnya, kami sangat menyayangkan dan menyesalkan kejadian ini. Pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS itu gratis sesuai dengan paket manfaat yang dijamin. Kalau ada oknum yang masih nekat meminta bayaran, itu pelanggaran serius,” tegas Ismail.
Ia mengapresiasi langkah cepat Kepala Puskesmas Bongomeme yang langsung meminta maaf secara terbuka kepada keluarga pasien dan mengembalikan uang sebesar Rp300 ribu yang diminta oleh oknum perawat tersebut.
Namun demikian, Ismail menegaskan bahwa persoalan ini tidak berhenti hanya pada permintaan maaf dan pengembalian uang.
“Kami akan menindaklanjuti dengan pembinaan dan evaluasi menyeluruh terhadap tenaga kesehatan di seluruh puskesmas, khususnya di Bongomeme. Jika ditemukan pelanggaran etik dan disiplin ASN, maka akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ismail juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami hal serupa. Ia menjamin perlindungan kepada setiap pelapor yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik yang mencederai integritas layanan publik di sektor kesehatan.
“Kami membuka kanal pengaduan dan akan menindak tegas siapapun yang mencoba mencoreng nama baik institusi kesehatan daerah. Ini jadi momentum pembenahan,” tutupnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah diberitakan oleh media lokal, di mana seorang pasien BPJS mengaku dimintai uang oleh perawat saat hendak mendapatkan pelayanan di Puskesmas Bongomeme. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas di tingkat layanan dasar masyarakat.
