Rencana pencairan anggaran pengadaan paket buku oleh BPMP Provinsi Gorontalo yang bersumber dari APBN (DIPA) Tahun Anggaran 2026 menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Paket senilai lebih dari Rp300 juta tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Mei hingga Juli 2026.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Agung Puluhulawa, menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan tidak memiliki urgensi yang jelas. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian program tersebut dengan arah kebijakan prioritas nasional, khususnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Di tengah fokus pemerintah pada pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik melalui program MBG, justru muncul pengadaan yang tidak memiliki korelasi langsung. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan anggaran,” tegas Agung.
Menurutnya, pengadaan buku dalam bentuk paket terpusat berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan maupun keberhasilan program prioritas pemerintah.
“Jika tetap dipaksakan, ini bukan hanya soal pemborosan, tetapi juga bentuk kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Harus ada keberanian untuk menunda bahkan membatalkan jika memang tidak relevan,” lanjutnya.
Agung yang juga Koordinator SIGA Gorontalo mendesak agar pencairan anggaran tersebut segera ditunda dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga meminta adanya audit terbuka serta klarifikasi resmi dari BPMP Provinsi Gorontalo terkait dasar kebutuhan dan urgensi pengadaan tersebut.
Polemik ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar setiap kebijakan anggaran benar-benar tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan program prioritas nasional.
