Aktivis kesehatan di Gorontalo mengecam keras dugaan praktik mafia obat yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah daerah, khususnya di RS Aloei Saboe (RSAS) dan RS Otanaha.
Kasus ini mencuat setelah adanya pengungkapan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak vendor dalam praktik pengadaan obat yang merugikan keuangan daerah.
Modus yang beredar menunjukkan adanya pembelian obat dengan masa kedaluwarsa yang hampir habis dengan harga murah, namun tetap dibayarkan secara penuh dalam administrasi.
Sekretaris Jenderal Forum Gerakan Aliansi Kesehatan Gorontalo, Farel Novriyanto W. Kahar, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia obat secara menyeluruh.
Farel menilai praktik ini bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga bentuk kejahatan kemanusiaan karena berpotensi membahayakan keselamatan pasien.
“Dugaan praktik mafia obat ini adalah bentuk kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah menyentuh aspek keselamatan nyawa manusia. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual di balik praktik ini,” tegas Farel.
Ia juga menambahkan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di sektor kesehatan daerah.
“Jika benar melibatkan ASN dan vendor, maka ini menunjukkan adanya pola yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, kami mendorong dilakukan audit menyeluruh dan transparan, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Forum Gerakan Aliansi Kesehatan Gorontalo menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Audit independen dan transparan terhadap seluruh proses pengadaan obat di rumah sakit daerah.
2. Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap ASN maupun pihak vendor yang terlibat.
3. Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) agar praktik serupa dapat diungkap secara menyeluruh.
Farel juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak berhenti pada sanksi administratif semata.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di permukaan. Harus ada keberanian untuk membongkar hingga ke akar, karena ini menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan aman,” tutupnya.
Sebagai bentuk komitmen, aktivis kesehatan membuka ruang pelaporan publik bagi masyarakat yang memiliki informasi tambahan terkait dugaan praktik mafia obat.
“Kesehatan bukan ladang bisnis gelap. Rumah sakit harus kembali pada fungsi utamanya: menyelamatkan nyawa, bukan memperkaya segelintir oknum.”
